Simpul-Simpul Terlalu yang Akan Berhadiah

Manufacturing Hope 66
Para pimpinan PT Jasa Marga (Persero) Tbk belakangan harus memeras otak lebih keras. Dua tugas khusus amat mendesak untuk dicarikan jalan keluar: mengatasi kemacetan di jalan tol dan mengubah sistem pembayaran di pintu-pintu tol.

Begitu khususnya, sampai-sampai hampir seminggu sekali saya tagih kemajuannya.? Untuk mengatasi kemacetan, memang tidak gampang. Tapi, setidaknya sudah berhasil diinventarisasikan di titik mana saja kemacetan itu terjadi dengan parahnya. Ada dua jenis kemacetan. Yang bisa diselesaikan cepat dengan langkah yang sederhana dan yang harus melalui jalan yang panjang. Maka, fokus diberikan kepada yang bisa cepat-cepat dilakukan.

Misalnya, kemacetan di jalan layang Tomang dari arah Kebon Jeruk. Ternyata, banyak lubang di ketinggian yang sulit dijangkau itu. Aneh juga, di ketinggian seperti itu bisa banyak lubangnya. Akibatnya, semua kendaraan melakukan pengereman mendadak. Macet.

Sudah berbulan-bulan lubang-lubang tersebut tidak tertangani karena tidak adanya laporan. Malam itu juga, Kamis malam lalu, semua lubang tersebut ditutup.

Tapi, untuk mengatasi kemacetan yang parah dari arah Kebon Jeruk ke Tomang setiap pagi (dan sebaliknya setiap sore), persoalannya lebih rumit. Memang ada hope, tapi harus menunggu selesainya jalan tol ruas Ulujami–Kebon Jeruk. Jalan tol itu sudah selesai dibangun, kecuali yang 2,3 km yang tersendat oleh urusan tanah.

Saya akan menemui Pak Jokowi untuk minta bantuan beliau. Bukan saya tidak mau turun tangan, tapi urusannya memang hanya bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, pemilik jalan tol Ulujami–Kebon Jeruk itu adalah perusahaan daerah DKI (40 persen) dan Jasa Marga (60 persen). Semoga gubernur baru bisa lebih bikin gol daripada pejabat sebelumnya.

Yang juga parah adalah sumbatan di Halim. Kendaraan yang semula mengalir deras, empat lajur dari arah Bekasi ke Semanggi, tiba-tiba menyempit tinggal satu lajur di Halim. Bisa dibayangkan betapa macetnya.

Semula dianggap tidak akan ditemukan jalan keluar untuk persoalan itu. Tidak mungkin menambah ruas di situ. Tidak ada lahan. Sebelah jalur tersebut sudah berupa jalan raya arteri yang lalu lintasnya juga padat. Tidak mungkin jalan arteri itu ditutup untuk perluasan jalan tol.

Tapi, sumbatan di Halim itu benar-benar ??  t.e.r.l.a.l.u !??. Karena itu, saya minta terus dipikirkan. Sampai-sampai, sejumlah staf Jasa Marga hanya bertugas duduk di atas bukit kecil di dekat sumbatan itu berhari-hari. Untuk menemukan inspirasi cara apa yang bisa ditempuh.

Akhirnya ditemukan! Bukit di dekat tempat mencari inspirasi itu dikepras. Dibikinkan turap agar tidak longsor. Lalu dibuat jalan baru sepanjang 600 meter. Jalan baru itulah yang disiapkan untuk menjadi jalan arteri pengganti. Sedangkan jalan arteri yang asli ’’diminta’’ untuk dijadikan lajur tambahan jalan tol.

Inspirasi itu langsung diwujudkan. Siang-malam pengeprasan bukit dan pembuatan jalan arteri dikerjakan. Dalam tiga bulan sudah jadi. Saya sangat menghargai kesigapan Jasa Marga di sini. Juga ide briliannya. Minggu lalu jalur baru tersebut sudah bisa digunakan.

Kini kendaraan dari empat lajur dari arah Bekasi yang semula menjadi satu lajur sudah bisa menjadi dua lajur. Agak lega. Sementara. Derasnya pertambahan kendaraan yang masuk jalan tol akan membuat kelegaan itu tidak akan lama.

Dari arah Cibubur menuju Semanggi juga menyebalkan. Tapi, hanya perubahan kecil yang bisa dilakukan: pemasangan rubber cone untuk mendisiplinkan kendaraan. Selama ini lajur kendaraan dari arah Cibubur menuju Semanggi sering ’’diserobot’’ truk dari arah Cibubur menuju Priok. Dengan pemasangan rubber cone baru itu (juga sudah berfungsi seminggu yang lalu), kesesakan menuju Semanggi berkurang.

Hanya berkurang. Tetap sesak napas tapi sudah berkurang. Sudah berkurang tapi tetap sesak napas. Bahkan, yang ke arah Priok justru lebih sesak.

Hope untuk jalur dari arah Cibubur itu baru datang setahun lagi. Menunggu berfungsinya jalan tol dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ke Tanjung Priok. Jalan tol baru tersebut sekarang sedang dikerjakan. Pekerjaan lagi dikebut. Tapi, tetap tidak bisa seperti sulapan.

Tahun depan, kalau jalan tol KBN–Priok itu selesai, truk-truk dari arah Cibubur tidak boleh lagi melewati Cawang. Kendaraan-kendaraan besar tersebut dari arah Cibubur harus belok ke Cikunir menuju jalan tol baru itu.

Kalau Anda ke Priok dan melihat pekerjaan jalan tol dengan tiang-tiang penyangga yang amat tinggi, itulah jalan yang saya maksud. ’’Ini bisa mengurangi arus kendaraan dari Cibubur menuju Cawang sampai 30 persen,’’ kata Adityawarman, Dirut Jasa Marga.

Titik menyesakkan lain yang juga sulit ditemukan hope-nya adalah kemacetan dari arah Cawang menuju Kuningan. Saya tagih terus. Kapan ide brilian di ruas itu bisa ditemukan.

’’Sebetulnya ada ide yang cespleng,’’ ujar Adityawarman, orang Palembang yang suka bicara bahasa Jawa tersebut. Apa itu? ’’Pintu masuk tol di dekat Bukopin (dari arah Cawang) itu ditutup,’’ ungkapnya.

Jalan tolnya pasti bisa lebih longgar, tapi jalan arterinya akan kian padat. Persoalannya bukan di situ. Menutup pintu tol harus izin sampai ke tingkat presiden. Dan lagi, masyarakat sekitar Cawang yang ingin masuk tol menjadi harus sabar sampai setelah Kuningan.

Saya minta, ide itu jangan dimatikan. Kalau memang tidak ada lagi ide yang lebih brilian, apa salahnya kalau izin penutupan tersebut diurus. Tapi, memang harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau perlu libatkan masyarakat. Bahkan, Jasa Marga boleh saja mengadakan lomba terbuka. Siapa pun yang bisa menyumbangkan ide brilian untuk penyelesaian kemacetan itu akan diberi hadiah yang besar. Khusus untuk jalan tol. Bukan jalan umum. Jalan umum di luar wewenang BUMN.

Kita menyadari, tiap titik kemacetan memerlukan ide segar. Satu orang bisa saja menyumbangkan ide untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sekaligus. Jasa Marga menyediakan hadiah. Tiap satu ide yang bisa diterapkan akan mendapat hadiah Rp 100 juta.

Sekali lagi, syaratnya, bisa dilaksanakan. Bukan ide yang tidak bisa dilaksanakan. Harus sekelas ide di Halim tadi. Tunggu pengumumannya dari Jasa Marga.
Intinya, sesulit apa pun persoalan kita, kita tidak boleh menyerah. Termasuk, kesulitan memperbaiki sistem di gerbang tol. Setelah enam bulan tidak henti-hentinya saya tagih, akhirnya ditemukan sistem perbaikan itu.

Tanggal 6 Maret bulan depan, sistem pass-through yang benar-benar pass-through mulai difungsikan. Di tiga gerbang tol ke arah Cengkareng dulu. Yang lain-lain menyusul.

Selama ini, pemilik mobil yang sudah memasang alat pass-through pun tetap harus menghentikan mobilnya di pintu tol. Menunggu bunyi ’’tiiiiiit…’’. Baru palang pintunya membuka.
Padahal, di negara-negara lain, yang namanya pass-through, ya tidak perlu mobilnya berhenti dulu! Ini yang beberapa kali saya nilai sebagai sistem yang primitif.

Mengatasinya ternyata tidak sederhana. Itu karena menyangkut kontrak antara dua perusahaan. Untung dua-duanya BUMN: Jasa Marga dan Bank Mandiri. Maka, saya tugaskan pejabat tinggi Kementerian BUMN, Dr Ir Irnanda Laksanawan, untuk mengoordinasikan dan mencarikan terobosan.

Irnanda lantas melibatkan BUMN yang lain, PT Telkom dan PT LEN Industri. Berhasil. Setelah pemasangan di tiga titik tanggal 6 Maret nanti, akan terus dilakukan langkah yang sama di pintu-pintu tol yang lain. Dengan demikian, kita tidak malu lagi: masak membuat pintu tol seperti di luar negeri saja tidak bisa.

Memang masih ada persoalan: harga alat yang harus dipasang di dalam mobil itu masih terlalu mahal (menurut banyak orang): Rp 650.000. Akibatnya, masih sedikit kendaraan yang mau memasang peralatan pass-through. Itulah yang saya minta untuk dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya dengan cara memproduksinya di dalam negeri. PT LEN sudah sanggup mengerjakannya. Alhamdulillah.
Dan saya tidak perlu lagi melempar kursi. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/02/25/simpul-simpul-terlalu-yang-akan-berhadiah/

Membersihkan Gorong-Gorong Buntu di Otak

Manufacturing Hope 65
Sambil mengambil pisau bedah, Dokter Terawan mulai menyanyikan lagu kesukaannya, Di Doa Ibuku. Suaranya pelan, tapi sudah memenuhi ruang operasi itu.

Saya berbaring di depannya, di sebuah ruang operasi di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat pagi lalu. Peralatan operasi sudah disiapkan dengan rapi. Para perawat juga sudah berada di posisi masing-masing.

Sebenarnya saya tidak dalam keadaan sakit. Juga tidak punya keluhan apa pun. Hanya, saya memang sudah lama ingin melakukan ini: cuci otak. Sejak masih jadi direktur utama Perusahaan Listrik Negara dulu. Keinginan itu tertunda terus oleh kesibukan yang padat, terutama setelah menjadi menteri BUMN. Bahkan, keinginan untuk coba-coba melakukan stem cell pun tertunda sampai sekarang.

Mencoba merasakan cuci otak ini bisa dianggap penting, bisa juga tidak. Saya ingin mencobanya karena ini merupakan metode baru untuk membersihkan saluran-saluran darah di otak. Agar terhindar dari bahaya stroke atau perdarahan di otak. Dua bencana itu biasanya datang tiba-tiba. Kadang tanpa gejala apa-apa. Dan bisa menimpa siapa saja.

Saya tahu, metode cuci otak Dokter Terawan ini masih kontroversial. Pendapat kalangan dokter masih terbelah. Masih banyak dokter yang belum bisa menerimanya sebagai bagian dari medical treatment.

Pengobatan model Dokter Terawan, ahli radiologi yang berumur 48 tahun, yang berpartner dengan Dokter Tugas, ahli saraf yang berumur 49 tahun, ini masih terus dipersoalkan. Dia masih sering “diadili” di rapat-rapat profesi kedokteran.

Saya terus mengikuti perkembangan pro-kontra itu. Termasuk ingin tahu sendiri secara langsung seperti apa cuci otak itu. Dengan cara menjalaninya. Kesempatan itu pernah datang, tapi beberapa kali tertunda. Sebab, ada pasien yang lebih mendesak untuk ditangani. Sebagai orang sehat, saya harus mengalah.

Kamis malam lalu kesempatan itu datang lagi. Seusai sidang kabinet di istana, saya langsung masuk RSPAD Gatot Subroto. Berbagai pemeriksaan awal dilakukan malam itu: periksa darah, jantung, paru-paru, dan MRI. Dan yang juga penting dilakukan Dokter Tugas adalah ini: pemetaan saraf otak.
Beberapa tes dilakukan. Untuk mengetahui kondisi saraf maupun fungsi otak.

Keesokan harinya, pagi-pagi, saya sudah bisa menjalani cuci otak di ruang operasi. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi karena dua minggu sebelumnya istri saya sudah lebih dulu menjalaninya. Saat itu saya menyaksikan dari layar komputer.

Cuci otak ini dimulai dengan irisan pisau di pangkal paha. Saat mengambil pisau, seperti biasa, adalah saat dimulainya Dokter Terawan menyanyikan lagu kesukaannya, Di Doa Ibuku.

Perhatian saya pun terbelah: mendengarkan lagu itu atau siap-siap merasakan torehan pisau ke pangkal paha yang tidak dibius. Tiba-tiba Dokter Terawan mengeraskan suaranya yang memang merdu. Saya pun kian memperhatikan lagu itu.

Saat puncak perhatian saya ke lagu itulah, rupanya Dokter Terawan menorehkan pisaunya. Tipuan itu berhasil membuat rasa sakit hanya melintas sekilas.

Dan Dokter Terawan terus menyanyi:
Di waktu masih kecil
Gembira dan senang
Tiada duka kukenang
Di sore hari nan sepi
Ibuku berlutut
Sujud berdoa
Kudengar namaku disebut
Di doa ibuku

Sebuah lagu yang isinya kurang lebih saya alami sendiri saat saya masih kecil, sebelum ibu saya meninggal saat saya berumur 10 tahun. Otomatis perhatian saya ke lagu itu. Itulah cara Dokter Terawan membius pasiennya.

Saya jadi teringat saat memasuki ruang operasi menjelang ganti hati enam tahun lalu di RS Tianjin, Tiongkok. Ruang operasi dibuat ingar-bingar oleh lagu rock yang lagi top-topnya saat itu di sana: Mei Fei Se Wu, yang berarti bulu mata menari-nari. Sebelum lagu berbahasa Mandarin itu berakhir, saya sudah tidak ingat apa-apa lagi: Saya dimatikan selama 13 jam.

Demikian juga Dokter Terawan. Sambil terus menyanyikan Di Doa Ibuku, dia mulai memasukkan kateter dari luka di pangkal paha itu. Lalu mendorongnya menuju otak. Kateter pun terlihat memasuki otak kanan. “Sebentar lagi akan ada rasa seperti mint,” ujar Terawan.

Benar. Di otak dan mulut saya terasa pyar yang lembut disertai rasa Mentos yang ringan.
Itulah rasa yang ditimbulkan oleh cairan pembasuh yang disemprotkan ke saluran darah di otak. “Rasa itu muncul karena sensasi saja,” katanya.

Hampir setiap dua detik terasa lagi sensasi yang sama. Berarti Dokter Terawan menyemprotkan lagi cairan pembasuh lewat lubang di dalam kateter itu. Saya mulai menghitung berapa pyar yang akan saya rasakan. Kateter itu terus menjelajah bagian-bagian otak sebelah kanan. Pyar, pyar, pyar. Lembut. Mint. Ternyata sampai 16 kali.

Begitu dokter mengatakan pembersihan otak kanan sudah selesai, saya melirik jam. Kira-kira delapan menit.

Kateter lantas ditarik. Ganti diarahkan ke otak kiri. Rasa pyar-mint yang sama terjadi lagi. Saya tidak menghitung. Perhatian saya beralih ke pertanyaan yang akan saya ajukan seusai cuci otak nanti: Mengapa dimulainya dari otak kanan?

Usai mengerjakan semua itu, Terawan menjawab. “Karena terjadi penyumbatan di otak kiri Bapak,” katanya.

Hah? Penyumbatan? Di otak kiri? Mengapa selama ini tidak terasa? Mengapa tidak ada gejala apa-apa? Mengapa saya seperti orang sehat 100 persen?

Dokter Terawan, kolonel TNI-AD yang lulusan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta dengan spesialisasi radiologi dari Universitas Airlangga Surabaya itu, lantas menunjuk ke layar komputer. “Lihat sebelum dan sesudahnya,” ujar Terawan.

Sebelum diadakan pencucian, satu cabang saluran darah ke otak kiri tidak tampak di layar. “Mestinya bentuk saluran darah itu seperti lambang Mercy. Tapi, ini tinggal seperti lambang Lexus,” katanya.
Setiap orang ternyata memiliki lambang Mercy di otaknya. “Nah, setelah yang buntu itu dijebol, lambang Mercy-nya sudah kembali,” katanya sambil menunjuk layar sebelahnya. Jelas sekali bedanya.

Karena saluran yang buntu itu, beban gorong-gorong di otak kanan terlalu berat. “Lama-lama bisa terjadi pembengkakan dan pecah,” katanya. “Lalu terjadilah perdarahan di otak,” tambahnya.

Alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya pun langsung teringat Pak Sumaryanto Widayatin, deputi menteri BUMN bidang infrastruktur dan logistik yang hebat itu. Yang juga ketua alumni ITB itu. Yang idenya banyak itu. Yang terobosan birokrasinya tajam itu. Sudah hampir setahun terbaring tanpa bisa bicara dan hanya sedikit bisa menggerakkan anggota badan.

Saluran darah ke otaknya pecah justru di tengah tidurnya menjelang dini hari. Saya sungguh menyesal tidak menyarankannya ke Terawan sebelum itu. Penyesalan panjang yang tidak berguna. Kini, setelah perawatan yang panjang oleh istrinya yang hebat, Pak Sum memang terlihat kian segar dan pikirannya tetap hidup bergairah, tapi masih perlu banyak waktu untuk bisa bicara.

Setelah cuci otak ini berhasil membersihkan gorong-gorong yang buntu, saya kembali ke kamar. Kaki tidak boleh bergerak selama tiga jam. Tapi, sore itu saya sudah bisa terbang ke Surabaya. Untuk merayakan Imlek bersama masyarakat Tionghoa dan besoknya mengadakan khataman Alquran bersama para hufadz di rumah saya.

Tiap hari Dokter Terawan sibuk dengan antrean yang panjang. Ada yang karena sakit, ada juga yang karena ingin tetap sehat.

Bagi yang cito, akan langsung ditangani. Tapi, bagi yang sehat, antrenya sudah mencapai tiga bulan. Sebab, hanya sekitar 15 orang yang bisa ditangani setiap hari. Lebih dari itu, bisa-bisa Terawan sendiri yang akan mengalami perdarahan di otaknya.

Belum diterimanya metode itu oleh dunia kedokteran di seluruh dunia membuat gerak Terawan terbatas. Misalnya tidak bisa secara terbuka mengajarkan ilmunya itu ke dokter-dokter lain agar antrean tidak terlalu panjang. Sampai hari ini, baru dialah satu-satunya di dunia yang bisa melakukan cara itu.

Kalau profesi dokter tidak segera bisa menerima metode itu, jangan-jangan Persatuan Insinyur Indonesia yang akan segera mengakuinya. Anggap saja Terawan ahli membersihkan gorong-gorong yang buntu. Hanya, gorong-gorong itu letaknya tidak di Bundaran HI. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN
Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/02/18/membersihkan-gorong-gorong-buntu-di-otak/

Saatnya mengganti Buah Impor dengan Buah Lokal Negeri Sendiri

Meninggalkan Eksotisme, Menuju Kekuatan Tropikal

Manufacturing Hope 64
Ketika buah impor dari RRT membanjiri pasar Indonesia, apa yang harus kita perbuat? Mencegah saja dengan cara melarang atau mengenakan bea masuk yang tinggi tentu tidak cukup. Apalagi, ada ketentuan internasional yang tidak sembarangan bisa dilanggar.

Mengimbau agar tidak menyajikan buah impor memang baik, tapi juga belum cukup. Bersumpah untuk tidak makan buah impor seperti yang dilakukan dengan gagah berani oleh bupati Kulonprogo yang dokter itu memang heroik, tapi juga masih perlu jutaan hero lainnya.

Apa yang bisa dilakukan BUMN? Sebagai korporasi besar, BUMN bisa membantu banyak. Melalui aksi-aksi korporasi yang nyata. Misalnya terjun ke agrobuah secara besar-besaran dengan pendekatan korporasi.

Indonesia sebenarnya tidak perlu bersaing frontal dengan Tiongkok. Terutama di bidang buah. Dua negara besar itu bisa ambil posisi saling isi dan saling melengkapi. Tiongkok dengan empat musimnya memiliki kelemahan pokok: tidak mungkin bisa memproduksi buah tropis. Sebaliknya, Indonesia, negara tropis yang terbesar di dunia, bisa menghasilkan buah tropis seberapa banyak pun.

Maka, ketika Indonesia menjadi pasar buah impor dari Tiongkok, pada dasarnya yang masuk ke Indonesia adalah sebatas buah nontropis: apel, anggur, jeruk, pir, dan seterusnya. Seharusnya kita juga bisa menjadikan Tiongkok sebagai pasar yang besar untuk buah-buah tropis dari Indonesia: pisang, manggis, durian, avokad, dan seterusnya. Tiongkok tidak mampu menghasilkan jenis buah-buah tersebut.

Sayangnya, kita hanya bisa marah melihat kenyataan membanjirnya buah impor. Padahal, sebenarnya kita bisa berbuat banyak tanpa harus marah.

Kadang kita sudah sangat bangga dengan menyebutkan bahwa kita memiliki kekayaan buah-buah tropis yang eksotis. Gelar eksotis itu memang memabukkan, tapi juga membelenggu. Dengan gelar eksotis, berarti kita akan mempertahankan jumlahnya yang terbatas. Ibarat menjual daerah wisata, ini adalah wisata penyelaman. Menarik, tapi terbatas. Tidak bisa masal.

Maka, memasalkan buah tropis adalah kunci penting untuk bisa membalas menyerbu Tiongkok. Kita tidak bisa menyerbu Tiongkok dengan gelar eksotis itu.

Suatu saat saya mengunjungi pasar induk yang raksasa di Guangzhou. Saya masuk ke zona buah-buahan di pasar induk itu. Saya mencari di blok mana ada manggis. Saya mengelilingi berblok-blok pasar induk itu. Saya mengamati ratusan kontainer yang penuh berbagai buah Thailand di situ. Saya tidak menemukan manggis dan buah dari Indonesia lainnya.

Setelah berjam-jam di situ, saya baru menemukan manggis yang hampir saja tidak kelihatan karena hanya satu peti kayu kecil. Saya bolak-balik peti itu. Betul. Manggis Indonesia. Saya temukan pengirimnya: Denpasar, Bali.

Saya juga sudah mengunjungi pasar induk di Qingdao, Shandong. Juga di Tianjin. Sama. Tidak ada buah tropis dari Indonesia.

Pengalaman itu terus terbayang memenuhi pikiran saya. Maka, ketika saya diangkat menjadi menteri BUMN, saya terus memikirkan apa yang bisa diperbuat. Sampai suatu ketika saya mendapat tamu istimewa: Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto MSc dan serombongan doktor dari kampus di Bogor itu.

Pak Rektor mengajukan ide buah tropis. Wow! Ini dia! Tumbu ketemu tutup!
Langsung saya ceritakan pengalaman saya itu. Hari itu juga keputusan diambil: BUMN bekerja sama dengan IPB mengembangkan buah tropis besar-besaran.

Ahli-ahli IPB dan Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB Prof Dr Ir Sobir MSi menyusun konsep ilmiah dan kajian pelaksanaannya. Termasuk memilih buah tropis apa saja yang akan dikembangkan.

Saya minta fokus saja pada tiga atau empat jenis buah dulu. Jangan menanam semua jenis sehingga kehilangan fokus.
Setelah tiga kali pertemuan, disepakati mengembangkan tiga jenis dulu: manggis, durian, dan pisang. IPB sudah memiliki ahli manggis yang cukup kuat di bawah koordinasi Dr Ir Sobir. Tim Dr Sobir itu sudah menyiapkan jenis-jenis manggis unggulan. Juga durian unggulan.

Tahun ini juga pengembangan buah tropis berbasis korporasi itu harus sudah dimulai. Lokasi awalnya di Jawa Barat di bawah PTPN VIII. Saat tim IPB menyiapkan kajian, direksi PTPN VIII di bawah pimpinan Dirut-nya, Ir Dadi Sunardi, menyiapkan lahannya.

Penanaman buah tropis itu tidak akan tanggung-tanggung. Tanaman manggisnya akan mencapai 3.000 hektare (ha). Duriannya juga 3.000 ha. Pisangnya kurang lebih sama.
Kalau program itu nanti berhasil, inilah perkebunan khas Indonesia, konsep Indonesia, dan untuk kepentingan Indonesia. Semua perkebunan yang ada selama ini adalah konsep Belanda, oleh Belanda, dan untuk Belanda: teh, gula, sawit, karet, tembakau na-oogst. Belanda tidak mewariskan perkebunan buah tropis untuk kita.

Kian tahun perkebunan buah tropis tersebut harus kian besar. Juga kian luas jangkauannya. Mulai Medan sampai Papua. Dengan demikian, pasokannya kian panjang.

Menurut ahli dari IPB, ketika wilayah Medan memasuki masa panen, kebun di Sumsel baru berbuah dan kebun di Jawa baru berbunga. Medan habis panen, Sulawesi baru kuncup. Begitulah. Berputar hampir sepanjang tahun. Panjangnya wilayah Indonesia bisa membuat masa panennya pun panjang.
Teman-teman di PTPN VIII kini lagi kerja keras menyiapkan sebuah perubahan besar. Dari hanya mengelola teh dan karet, kini harus ahli juga menanam manggis, durian, dan pisang.

Bagi IPB, ini juga bersejarah! Menemukan model dan jenis perkebunan khas Indonesia demi Indonesia! Karena itu, IPB akan me-launching program itu dalam sebuah acara besar di Bogor.
Saatnya negara tropis memiliki kekuatan buah tropikalnya! Lupakan kebanggaan eksotisnya! Nikmati kekuatan serbunya! (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/02/11/meninggalkan-eksotisme-menuju-kekuatan-tropikal/

Antara dag dig dug Politisi dan Dokter di Tahun ini

Tahun Dag-dig-dug Tidak Hanya untuk Politisi

Manufacturing Hope 69
Meninggalnya beberapa orang sakit yang tidak mendapatkan kamar di rumah sakit Jakarta menjadi salah satu topik diskusi dies natalis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia awal bulan ini.

Sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), jumlah orang yang datang ke rumah sakit memang meningkat tiga kali lipat. “Ibaratnya, digigit nyamuk pun sekarang masuk rumah sakit,” ujar seorang dokter di forum itu. “Akibatnya, yang sakit sungguhan tidak kebagian tempat,” tambahnya.

Saya mencatat seluruh pemikiran para dokter hari itu. Sebab, PT Askes (Persero) yang sekarang masih di bawah Kementerian BUMN harus bisa menyiapkan diri untuk menyambut era baru: Mulai 1 Januari 2014 keperluan kesehatan 86 juta orang miskin harus dilayani secara gratis. Pertanyaan besarnya: Siapkah Askes?

Dirut PT Askes yang baru, Dr dr Fachmi Idris, beserta seluruh jajarannya hari-hari ini berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan semua itu. Waktu tidak banyak lagi. Internal masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan: bagaimana status pegawai Askes nanti setelah Askes bukan lagi BUMN, bagaimana jenjang karirnya, dan seterusnya.

Sambil memikirkan nasib diri sendiri itu, Askes harus memikirkan wujud pelayanannya nanti: bagaimana agar semua pemilik kartu sehat bisa terlayani, bagaimana agar rumah sakit bisa dibayar tepat waktu, bagaimana para dokter bisa tenang dalam bekerja.

Kesimpulan hari itu jelas: Kalau semua orang sakit diperbolehkan langsung masuk rumah sakit, akan banyak kasus orang meninggal dunia karena tidak kebagian kamar. Dan lagi, kata para dokter hari itu, tidak semua penyakit harus diatasi di rumah sakit. Banyak penyakit yang sudah bisa ditangani di tingkat puskesmas.

Bahkan, para dokter punya cita-cita yang besar: Banyak orang yang sebenarnya tidak perlu sakit kalau ada dokter yang khusus mencegah terjadinya penyakit di masyarakat.
Kalau pengaturan itu tidak jalan, bisa-bisa judul berita di sebuah surat kabar pekan lalu benar-benar akan terjadi: KJS membuat politisi dapat nama, membuat dokter kehilangan nama.

Untuk mencegah agar tidak semua orang sakit langsung datang ke rumah sakit, tidak ada jalan lain kecuali dikeluarkan aturan ini: Semua orang sakit harus ke puskesmas. Kecuali yang gawat darurat. Puskesmaslah yang akan menilai pasien tersebut cukup diobati di situ atau harus dirujuk ke rumah sakit.

Demikian pula sebaliknya. Rumah sakit hanya mau menerima pasien yang membawa surat pengantar dari puskesmas. Kecuali yang gawat darurat.

Direksi Askes sudah sepakat dengan gubernur DKI, Pak Jokowi, untuk melakukan uji coba sistem tersebut. Bulan depan sudah dimulai. Jakarta akan jadi pelopornya. Apalagi, puskesmas-puskesmas di Jakarta sudah cukup memadai.

Di Jakarta, puskesmas tidak hanya ada di tingkat kecamatan. Di satu kecamatan bisa ada lima puskesmas.

Setelah diskusi di FK UI itu, saya bersama Dr Fachmi Idris mengunjungi beberapa puskesmas di Jakarta. Juga melihat apa yang terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta yang sangat padat. Askes akan membangun sistem link online yang menghubungkan puskesmas dengan seluruh rumah sakit di Jakarta.

Pasien yang datang ke puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit akan dirujuk secara online. Bahkan, di sistem itu sudah bisa dilacak di rumah sakit mana pasien tersebut harus ditangani. Di puskesmas itu bisa dilihat rumah sakit mana saja yang masih memiliki kamar yang kosong.

Dengan demikian, tidak terjadi pasien keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang semuanya penuh. Ada waktu sembilan bulan untuk mencoba sistem tersebut. Kesalahan dan kekeliruan bisa dikoreksi segera. Kalaupun sistem itu gagal, sudah harus diketahui sebelum 1 Januari 2014. Kita juga belum tahu seberapa masyarakat bisa menerima kalau diharuskan ke puskesmas dulu.

“Dalam praktik, ada pemegang KJS yang tidak dapat kamar, lalu bertanya apakah ada kamar VIP. Setelah diberi tahu betapa mahal kamar itu dan akan di luar pertanggungan KJS, pasien tersebut minta VIP dan mengatakan mampu membayarnya,” ujar seorang dokter di diskusi itu.

Salah satu puskesmas yang saya kunjungi hari itu, Puskesmas Gambir, sebenarnya sudah bukan seperti puskesmas yang saya kenal dulu. Besar dan lengkap. Hanya, tidak ada kamar untuk opname rawat inap.

Saya melongok toilet-toiletnya, juga cukup bersih. Lab untuk memeriksa darah pun ada. Merekam jantung juga ada. Klinik gigi juga lengkap. Bahkan sampai mampu merehabilitasi mantan pecandu narkoba. Lebih dari 100 mantan pecandu narkoba tiap hari datang ke situ untuk minum obat anti kecanduan.

Dokter Deuis Nurhayati, kepala Puskesmas Gambir, mengatakan siap menerima sistem online dengan rumah sakit. Juga siap bila ada aturan baru bahwa semua pasien di kawasan itu harus ke puskesmas dulu.

Coba kita monitor bersama bagaimana jalannya uji coba sistem baru di Jakarta itu. Kalau bisa jalan, sungguh keteraturan mulai bisa dilaksanakan di negara kita. Tentu masih harus dicari jalan lain untuk daerah yang puskesmasnya belum sebaik dan sebanyak di Jakarta. Tapi, direksi Askes juga akan melakukan uji coba yang sama di beberapa daerah.

Yang kelihatannya masih sulit adalah pelaksanaan cita-cita besar para dokter tersebut: mencegah orang sakit. Dana negara kelihatannya belum cukup. Jatah anggaran dari negara untuk meng-Askes-kan 86 juta orang itu baru sekitar Rp 15.000 per orang per bulan. Itu pun sudah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1,29 triliun setahun.

Kalau anggaran itu bisa dinaikkan menjadi Rp 25.000 per orang per bulan, sudah bisa dirancang akan ada sejumlah dokter yang tugasnya terus-menerus mengunjungi 86 juta orang tersebut justru sebelum mereka sakit.

Dengan demikian, puskesmas tidak akan kelebihan beban dan rumah sakit juga tidak penuh dengan pasien. Uang yang harus dikeluarkan negara memang lebih besar. Tapi, karena sakit bisa dicegah, pemborosan nasionalnya justru bisa dikurangi.

Meskipun mungkin negara belum bisa memenuhi keinginan itu tahun ini, ide tersebut tidak boleh dikubur. Suatu saat nanti pasti bisa dilaksanakan.

Bagi politisi, tahun ini adalah tahun politik. Banyak politikus yang dag-dig-dug bisa masuk daftar caleg atau tidak. Bagi dokter, tahun ini adalah tahun mempersiapkan era baru sistem pelayanan kesehatan. Juga dag-dig-dug.

Dan bagi PT Askes, tahun ini adalah tahun kerja keras menyiapkan sistem baru. Tidak kalah dag-dig-dugnya. Ada perekam jantung di Puskesmas Gambir untuk tiga-tiganya. (*)

Dahlan Iskan,  Menteri BUMN

Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/03/18/tahun-dag-dig-dug-tidak-hanya-untuk-politisi-2/

Pak Dahlan Ketemu Pak Jokowi, Masalah Ketemu Solusi

Bedol-bedolan untuk Rusun Kemayoran

Manufacturing Hope 70
Saya ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi saat kami menunggu kedatangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meresmikan dimulainya proyek terbesar dalam sejarah BUMN di bidang pelabuhan Jumat sore lalu.
Kami pun bisik-bisik agar tidak menarik perhatian orang sekitar.

Di situ, di ruang tunggu direksi PT Indonesia Port Corporation, nama baru PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok, saya bisikkan ide tentang fungsi rumah susun untuk perbaikan perkampungan kumuh di Jakarta. Ide itu sebenarnya sudah saya pidatokan saat peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Perumnas di Kemayoran sehari sebelumnya.

Sebelum upacara itu, saya mampir dulu ke rumah susun yang sudah lebih dulu berdiri di sebelahnya. Itulah dua tower rumah susun 18 lantai yang dibangun BUMN Perum Perumnas di awal pemerintahan SBY-JK.

Rusun itu awalnya dirancang sebagai awal dari program pembangunan 1.000 tower rumah susun di seluruh Indonesia. Tapi, pelaksanaannya tidak mulus. Perizinan yang waktu itu dijanjikan serba-Ferrari ternyata seperti Tucuxi. Berhenti sama sekali.

Namun, dengan semangat Jokowi yang berjanji memperlancar segala perizinan, saya minta Perumnas untuk kembali membangun tower-tower rumah susunnya. Kalau bisa, tekad saya, rumah susun Perumnas ini menjadi rumah susun pertama yang menjadi kenyataan di era Jokowi ini. Untuk membuktikan benarkah birokrasi di DKI sudah berubah.

Dalam kunjungan ke lantai 17 rumah susun Kemayoran itu, saya merasakan seperti berada di sebuah apartemen yang enak. Lokasi rumah susun tersebut sungguh istimewa. Pemandangan sisi utaranya adalah Laut Jawa yang biru. Pemandangan arah sebaliknya adalah lapangan golf yang indah.
Dalam hati, saya berkata: pantas penghuni rumah susun ini terlihat sangat sejahtera. Rupanya, yang masuk rumah susun di Kemayoran ini adalah mereka yang pendapatannya sudah relatif baik. Buktinya terlihat dari fasilitas yang mereka miliki di kamar masing-masing.

Saya pun berkesimpulan pola penghunian rumah susun seperti ini tidak akan bisa memperbaiki perkampungan Jakarta yang padat dan kumuh. Yang masuk rumah susun ini bukanlah mereka yang berasal dari perkampungan yang sangat miskin. Penghuni rumah susun seperti ini adalah mereka yang minimal sudah punya tabungan Rp 15 juta (untuk membayar uang muka).

Akibatnya, rumah susun bisa saja terus tumbuh, tapi perkampungan padat dan kumuh tidak bisa berkurang.

Inilah yang saya bisikkan ke Jokowi. “Ayo kita ubah cara berpikir seperti itu,” bisik saya. Caranya: rumah susun yang pemancangan tiang pertamanya saya lakukan Kamis lalu itu tidak lagi disiapkan untuk mereka yang mendaftar. Tapi untuk menampung “bedol RT” atau “bedol RW”.

Saya bisikkan: Kita cari satu atau dua RT daerah padat dan miskin. Kalau seluruh warga RT yang sangat miskin itu sepakat boyongan serentak bersama-sama ke rumah susun yang hebat itu, maka merekalah yang harus ditampung.

Mereka tidak perlu membayar uang muka (karena memang tidak akan punya). Namun, mereka harus menyerahkan lokasi satu atau dua RT tersebut ke BUMN. Di lokasi yang ditinggalkan tersebut (katakanlah luasnya satu atau dua hektare) dibangun rumah susun 18 lantai oleh BUMN.

Kalau rumah susun di lokasi bekas “bedol RT” tersebut sudah berdiri, kita cari lagi satu atau dua RT yang juga mau “bedol RT”. Di lokasi bekas “bedol RT” tersebut dibangun lagi rumah susun oleh BUMN. Begitu seterusnya. Bergulir tidak henti. Sampai tidak ada lagi RT atau RW kumuh di DKI.
Dengan demikian, rumah susun yang dibangun akan bisa ikut menyelesaikan masalah lingkungan kawasan kumuh.

“Setuju!” jawab Jokowi.
“Hanya Pak Jokowi yang bisa merayu warga untuk mau bedol RT. Saya tidak punya kewenangan,” kata saya.
“Saya yakin bisa. Banyak yang akan mau,” jawab Jokowi.
Begitulah. Hasil mojok kami berdua sangat konkret.

Sayang sekali rumah susun yang dibangun dengan mahal tidak bisa ikut memperbaiki lingkungan kumuh di Jakarta. Saya pun lantas minta kepada direksi Perumnas untuk melaksanakan ide ini. Tidak boleh lagi menjual rumah susun itu hanya kepada yang mampu membayar uang muka.

Rumah susun ini sungguh murah. Sebab, biayanya ditanggung oleh BUMN. Dalam waktu dua tahun, harga rumah susun ini sudah akan naik lima kali lipat di pasar bebas. Lokasinya begitu strategis. Bangunannya begitu bagus. Pemandangan sekitarnya begitu indah.

Tidak ada salahnya sekali-sekali warga yang sangat miskin mendapat haknya untuk berada di lingkungan yang lebih baik. Bahkan, kali ini biarlah golongan yang miskin itu yang akan mendapat gain yang amat besar itu.

Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penolakan dari jajaran internal Perumnas sendiri. Secara bisnis, ide seperti ini memang kurang menarik. Tapi, karena dana pembangunan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari Perumnas yang juga BUMN), maka saya minta kali ini berbeda.

Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model “bedol RT” seperti itu tidak memberikan peluang untuk ngobyek.

Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto saya minta untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah.

Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi sore itu. Di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. Dua-duanya disetujui dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun, rumah susun Kemayoran akan kami jadikan model dulu.
Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan nanti sudah bisa ditemukan satu atau dua RT yang mau “bedol” ke rumah susun Kemayoran.

Rumah susun itu akan terdiri atas dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, PT Hutama Karya, untuk menyelesaikannya dalam waktu sembilan bulan. Dirut Hutama Karya Tri Widjajanto Joedosastro sanggup. Ini berarti RT yang siap “bedol” ke rumah susun Kemayoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga bulan ke depan.

Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kampanye Jokowi dulu. Untuk rumah susun yang sudah ada pun, masih banyak persoalan. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: keinginan Jokowi agar rumah susun bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka.
Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hendi Priyo Santoso, sudah sanggup.

Tentu, ada syaratnya, bahwa perizinan di bidang pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hendi sering mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan jaringan gas di Jakarta.
Kini, dengan permintaan Jokowi itu, tidak ada jalan lain kecuali jaringan pipa gas memang harus diperluas di Jakarta. Pak Jokowi pun menyanggupi percepatan perizinan itu.

Dan, rupanya, Jokowi betul-betul bergerak cepat. Dua hari setelah pembicaraan itu, justru staf Pemprov DKI yang menelepon Hendi untuk mengambil izin yang sudah bertahun-tahun nyangkut di sana.

Tentu, saya juga ingin tower pertama yang dibangun Perumnas di saat saya menjadi menteri BUMN tersebut ada plusnya. Misalnya, sejak saat dirancang sudah sekalian disiapkan jaringan internet ke seluruh kamarnya. Dengan demikian, masyarakat miskin yang menjadi penghuni rumah susun itu nanti bisa menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi baru yang akan memutus mata rantai kemiskinan mereka.

Itu tidak sulit. Begitulah cara Tiongkok menyiapkan rumah susun untuk masyarakat miskin mereka. Rumah susun tidak hanya dipergunakan untuk mengubah wajah perkampungan, tapi juga untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.

Saya ingat Jokowi pernah melakukan “bedol kaki lima” yang amat terkenal di Solo. Saya ingin tahu gaya kemeriahan Jokowi dalam melakukan “bedol RT” di Betawi! (*)

Dahlan Iskan. Menteri BUMN

Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/03/25/bedol-bedolan-untuk-rusun-kemayoran/

Tekad Pak Dahlan agar Pertamina bisa menyaingi Petronas

Membuat Pertamina Tidak Diejek-ejek Sepanjang Masa

Manufacturing Hope 71
Hampir saja saya merasa bahagia yang berkepanjangan. Yakni, ketika mengetahui bahwa laba PT Pertamina (Persero) berhasil mencapai Rp 25 triliun.

Itulah laba terbesar dalam sejarah Pertamina. Juga laba terbesar di lingkungan BUMN. Bahkan, laba terbesar yang bisa dicapai sebuah perusahaan apa pun di Indonesia sepanjang 2012.

Saya pun minta agar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengumumkannya. Agar capaian yang hebat itu bisa membuat masyarakat bangga pada Pertamina. Setidaknya bisa mengurangi ejekan sinis masyarakat kepada Pertamina. Maka, pada laporan keuangan kepada publik bulan lalu, disertakanlah judul ini: Pertamina berhasil memperoleh laba terbesar dalam sejarahnya.

Melalui Twitter (@iskan_dahlan) saya pun ikut membagi kebahagiaan itu. Tentu saya ingin memberikan penghargaan kepada jajaran Pertamina. Berita gembira itu juga saya manfaatkan untuk kampanye menumbuhkan harapan umum.

Manufacturing hope. Yakni, bahwa perbaikan dan kerja keras yang dilakukan jajaran Pertamina sudah mulai memberikan hasil nyata. Ini berarti kalau perbaikan, efisiensi, dan kerja keras terus dilakukan, hasilnya akan lebih hebat lagi.

Saya ingin ada satu harapan untuk dunia Twitter, khususnya yang terkait dengan politik, yang terlalu didominasi pesimisme dan putus harapan. Pesimisme perorangan adalah hak, tapi pesimisme masal bisa membawa kehancuran.

Saya pun segera membayangkan bahwa masyarakat akan ikut bahagia mengikuti twit perkembangan terbaru di Pertamina itu. Dan, saya akan menggunakan kebahagiaan masyarakat tersebut untuk terus memacu kinerja manajemen Pertamina. Misalnya, lifting minyak yang harus naik untuk menjadikan

Pertamina perusahaan minyak kelas regional.
Sekarang ini Pertamina baru bisa menghasilkan 500 ribu barel minyak per hari. Jauh dari kelas perusahaan minyak tingkat ASEAN sekali pun. Karena itu, tahun ini Pertamina membentuk Brigade 300K. Mereka terdiri atas anak-anak muda Pertamina yang umurnya maksimum 29 tahun.

Brigade ini bertugas menambah produksi minyak Pertamina 300 ribu barel lagi per hari. Inilah brigade yang akan membuat produksi total Pertamina menjadi 800 ribu barel. Target itu pun harus tercapai akhir tahun depan. Di dalamnya dihitung produksi energi geotermal yang disetarakan dengan minyak.

Tiap bulan saya mengikuti perkembangan Brigade 300K ini. Termasuk ikut mencarikan jalan keluar kalau terjadi hambatan di luar Pertamina. Misalnya, bagaimana Pertamina bisa menjual geotermalnya ke PLN dengan cepat. Kesepakatan pun segera dicapai: sembilan lokasi geotermal milik Pertamina yang skalanya besar-besar itu bisa segera dikerjakan.

Tapi, semua itu belum cukup. Harapan masyarakat terhadap Pertamina memang sangat besar. Pengumuman mengenai besarnya laba yang berhasil dicapai Pertamina itu, misalnya, ternyata belum bisa membahagiakan masyarakat. Mereka menginginkan Pertamina jauh lebih hebat. Mereka tidak mempersoalkan laba, omzet, dan sebangsanya. Masyarakat menginginkan Pertamina yang membanggakan.

Masyarakat ternyata langsung membandingkannya dengan Petronas, Malaysia. “Laba Petronas Rp 160 triliun!” ujar follower Twitter saya.

Saya pun tersadar dari lamunan kebahagiaan. Terbangun. Kebahagiaan saya akan prestasi Pertamina itu ternyata hanya berlangsung kurang dari lima menit. Padahal, semula saya mengira kebahagiaan itu akan berlangsung setahun penuh. Lalu disambung dengan kebahagiaan berikutnya manakala melihat hasil kerja jajaran Pertamina 2013.

Ternyata hukum kebahagiaan tidak seperti itu. Bahagia itu bisa naik dan tiba-tiba bisa anjlok. Kebahagiaan saya itu langsung lenyap saat membaca twit pembandingan antara laba Pertamina dan laba Petronas.

Itu persis seperti kebahagiaan seorang pembina sepak bola di Indonesia. Setidaknya seperti yang saya alami selama memimpin Persebaya dulu. Begitu peluit panjang berbunyi dan Persebaya menang, bahagianya bukan main.

Tapi, kebahagiaan itu hanya berlangsung sekitar lima menit. Begitu keluar dari garis lapangan, para wartawan langsung mengerubung dengan pertanyaan yang mengakhiri kebahagiaan itu: berapa juta bonus yang akan diberikan kepada setiap pemain. Maka, kebahagiaan pun langsung beralih ke bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar bonus saat itu juga.

Begitu pula soal kebahagiaan Pertamina ini. Begitu kicauan mengenai laba Petronas tersebut saya baca, hati saya langsung terbakar. Saya benar-benar gelisah. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan ini: bagaimana cara mengejar Petronas. Sudah lama masyarakat tidak bisa menerima kalau Pertamina sampai kalah dari Petronas. Apalagi kalahnya telak.

Ketika berada di Rumah Sakit Tianjin untuk check-up rutin tahunan pekan lalu, saya memiliki waktu merenung lebih panjang. Saya utak-atik berbagai kemungkinan untuk bisa mengejar Petronas. Saya browsing di internet. Saya pelajari angka-angka. Kekalahan Pertamina atas Petronas itu ternyata sudah sangat lama. Sudah lebih 30 tahun. Grafiknya pun kian memburuk.

Tapi, apa yang bisa diperbuat? Sungguh tidak mudah menemukan jalannya. Padahal, soal kekalahan Pertamina ini sudah bukan lagi soal kekalahan sebuah perusahaan biasa. Ini sudah menyangkut harga diri negara dan bangsa. Ini sudah soal Merah Putih. Pertamina sudah menjadi lambang negara.

Di bidang sawit kita sudah bisa mengejar Malaysia. Garuda Indonesia sudah mengalahkan Malaysia Airlines. Semen dan pupuk kita sudah jauh di depannya. Di bidang pelabuhan kita sedang mengejarnya dengan proyek PT Indonesia Port Corporation (Pelindo II) yang insya Allah pasti bisa.

Tapi, kita belum bisa menemukan jalan untuk Pertamina. Program-program Pertamina yang ada sekarang memang ambisius, tapi baru bisa membuat Pertamina masuk ke jajaran perusahaan minyak kelas regional. Masih jauh dari prestasi Petronas.

Memang ada jalan pintas. Bahkan, sangat cepat. Semacam jalan tol di Jerman. Maksudnya, jalan tol yang tidak pakai bayar. Dengan jalan ini Pertamina bisa mengalahkan Petronas hanya dalam waktu empat tahun. Setidaknya bisa membuatnya sejajar dengan Petronas.

Tapi, saat saya menulis naskah ini, di sebuah ruang check-up Rumah Sakit Tianjin, saya terpikir akan kesulitan-kesulitannya: “jalan tol” itu bukan milik Pertamina. “Jalan tol” itu milik perusahaan luar negeri yang akan habis izinnya pada 2017: Blok Mahakam.

Saya pun minta Dirut Pertamina Karen Agustiawan membuat kalkulasi ini: seandainya Blok Mahakam kembali sepenuhnya ke negara, dan negara menyerahkannya ke Pertamina, berapa laba Pertamina pada 2018? Dan tahun-tahun berikutnya?

Dengan cepat jawaban Karen masuk ke HP saya: Rp 171 triliun.
Saya tidak tergiur dengan angka itu. Saya lebih tergiur pada bayangan betapa bangganya kita memiliki Pertamina yang tidak lagi diejek-ejek sepanjang masa. (*)

Dahlan Iskan, Menteri  BUMN
Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/04/01/membuat-pertamina-tidak-diejek-ejek-sepanjang-masa/

Jurus Sapi dari Pak Dahlan Iskan

Problem Pedet di Lobi Hotel

Manufacturing Hope 67

Harga jual pedet (anak sapi) Rp 5 juta per ekor. Untuk menghasilkan satu pedet, seorang peternak menghabiskan uang Rp 9 juta.

Jelaslah: Mana ada petani yang mau memproduksi pedet. Kalau toh di desa-desa kini masih ada orang yang memelihara sapi, itu karena mereka tidak menghitung biaya pakan dan biaya tenaga kerja.
Dua tahun lamanya menghasilkan satu pedet. Dua tahun lamanya petani bekerja mencari rumput serta menjaga dan memandikan sapi, hasilnya sebuah kerugian Rp 4 juta per pedet.

Itulah akar paling dalam mengapa kita kekurangan sapi dan akhirnya harus impor daging sapi setiap tahun. Kesimpulan itu saya peroleh ketika saya mengundang profesor dan ahli peternakan dari berbagai perguruan tinggi pekan lalu: UGM, Undip, Unsoed, Unhas, Universitas Jambi, dan Universitas Udayana. Juga pakar dari LIPI.

Di forum itu juga saya undang praktisi peternak sapi, lembaga-lembaga riset, dan pejabat Kementerian Pertanian. Dengan kesimpulan itu, saya harus mengakui bahwa program yang saya canangkan tahun lalu belum menjadi senjata pamungkas untuk mengatasi kekurangan daging sapi. Tapi, tanpa program itu, saya tidak akan bisa belajar banyak mengenai inti persoalan selama ini.
Orang memang perlu kebentur tebing untuk bisa belajar yang mendasar. BUMN benar-benar kebentur tebing ketika mencanangkan program Sasa (sapi-sawit) tahun lalu.

Waktu itu saya setengah memaksa agar perusahaan-perusahaan perkebunan sawit milik BUMN ikut memelihara sapi. Membantu program Kementerian Pertanian. Saya minta setidaknya 100.000 sapi digemukkan di perkebunan sawit di Sumatera.

Selama ini, yang saya tahu, peternak sapi kurang bergairah karena harga pakan yang mahal. Problem makanan ternak yang mahal itu teratasi di perkebunan sawit karena sapi bisa diberi makan daun sawit. Gratis.
Setelah program Sasa itu mulai dijalankan, barulah ketahuan: Ada problem yang lebih mendasar. Sulit mencari pedet yang akan digemukkan di kebun-kebun sawit itu.

Semula saya mengira teman-teman BUMN perkebunan merasa setengah hati. Merasa dipaksa. Merasa diberi beban tambahan. Tapi, saya tidak peduli dengan perasaan itu. Yang jelas, saya kecewa, mengapa program 100.000 sapi itu hanya mencapai 20.000.

Tapi, saya harus realistis. Ternyata bukan karena mereka setengah hati. Ternyata karena tidak mudah mencari anak sapi. Membeli 100.000 pedet, biarpun punya uang, ibarat mencari penari gangnam di kalangan penari dangdut.

Bahkan, membeli hanya 20.000 pedet itu pun sudah dianggap mengguncangkan. Harga pasar pedet naik. Peternak kecil yang berbisnis penggemukan sapi merasa dirugikan.

Maka para ahli yang hadir dalam diskusi itu; di antaranya Prof Syamsuddin Hasan (Unhas); Prof Damriyasa (Udayana); Prof Priyo Bintoro dan Prof Sunarso (Undip); Prof Ali Agus (UGM); Dr Ahmad Shodiq (Unsoed); Dr Saitul Fakhri (Universitas Jambi); serta Dr Bess Tiesnamurti, Prof Syamsul Bahri, Prof Kusuma Dwiyanto, dan Ir Abu Bakar (keempatnya dari Kementan); sepakat minta BUMN tidak hanya fokus menggemukkan sapi, tapi juga memproduksi pedet.
Para praktisi peternakan sapi dari berbagai daerah yang hadir juga menyuarakan hal sama. Yang diharapkan bukan BUMN yang membeli pedet peternak, tapi peternak membeli pedet dari BUMN.

Memang juga banyak data yang dipersoalkan hari itu. Terutama data jumlah sapi yang selama ini dianggap benar: 14 juta. Kalau angka itu benar, mestinya impor daging tidak diperlukan lagi.
Demikian juga data produksi dan penyaluran sperma beku untuk perkawinan/pembuahan buatan. Kalau benar data yang terpublikasikan selama ini, mestinya tidak akan kekurangan pedet. Kalaupun perkawinan buatan itu hanya berhasil 60 persennya (teorinya sampai 80 persen), mestinya ada 1,5 juta pedet yang lahir setiap tahun.

Dari diskusi yang intensif tersebut, BUMN harus mau bekerja lebih keras, lebih njelimet, lebih mendasar, dan lebih susah: memproduksi pedet dari kebun-kebun sawit. Dengan menggunakan daun sawit yang gratis, biaya “membuat” satu pedet yang mestinya Rp 9 juta per ekor itu bisa ditekan menjadi Rp 4 juta per ekor.

BUMN juga harus lebih sabar. Kalau menggemukkan sapi sudah bisa menjualnya enam bulan kemudian, memproduksi pedet baru bisa menghasilkan setelah dua tahun.
Ternyata begitu sulit mengurus sapi. Lebih enak kalau tinggal makan dagingnya.

Lebih enak lagi kalau tanpa susah-susah bisa dapat komisi Rp 5.000 per kg daging yang diimpor!
Tidak perlu susah, tidak perlu mencium bau sapi, tidak perlu mencari rumput, tidak perlu mikir. Cukup dengan bekerja di lobi hotel dan di kamar hotel, hasilnya langsung nyata!

“Peternak lobi hotel” seperti itu akan terus tumbuh subur. Impor daging sangat menguntungkan. Harga daging di luar negeri sangat murah. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pernah mengatakan, harga daging di Singapura hanya Rp 45.000 per kg. Bandingkan dengan harga di Jakarta yang Rp 90.000 per kg. Padahal, daging di Singapura itu juga daging impor.

Proses perizinan untuk suatu perdagangan yang menghasilkan laba yang begitu besar tentu tidak sehat. Karena itu, dalam diskusi tersebut kembali dibicarakan ide Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putro ini: Perusahaan yang diberi izin impor daging harus menggunakan sebagian labanya untuk memproduksi pedet di dalam negeri. Entah dengan impor pedet atau impor sapi betina produktif.

Atau dibalik: Perusahaan-perusahaan/koperasi /kelompok tani yang selama ini “berkorban” rugi Rp 4 juta per pedet itulah yang diberi izin untuk impor daging!
Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada hikmahnya. Tapi, beternak sapi di lobi hotel jelas melanggar sunnatullah yang nyata! (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN
Sumber : http://dahlaniskan.wordpress.com/2013/03/04/problem-pedet-di-lobi-hotel/